KONFERENSI PEMERINTAH DAERAH KEPULAUAN

Kabar Desa

kumbang.desa.id Sebagai daerah yang memiliki ratusan pulau, dengan dua pulau utama, yaitu Pulau Lombok dan Sumbawa, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memberikan dukungan penuh atas pengesahan Rancangan Undang-undang tentang Pemerintah Daerah Kepulauan. Substansinya berisi tambahan kewenangan dan dana alokasi bagi daerah-daerah dengan karakteriatik kepulauan. Apalagi saat ini, RUU tersebut telah masuk dalam rencana Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2018. Dukungan tersebut disampaikan pemerintah provinsi melalui Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Ir. H. Rosiady H. Sayuti, M. Sc., Ph.D., saat menghadiri Konferensi Pemerintah Daerah Kepulauan Tahun 2018, di Swiss-Belhotel Harbour Bay Batam, Senin (29/1/2018). Sebagai bentuk dukungan atas rancangan undang-undang yang diinisiasi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI itu, Sekda NTB yang akrab disapa Pak Ros, bersama sejumlah kepala daerah kepulauan di Indonesia itu melakukan penandatangan deklarasi hasil konferensi. Deklarasi tersebut berisi tiga point yang didasarkan atas perkembangan politik dan pembangunan nasional terutama program legislasi nasional. Yakni, pertama menegaskan prinsip perjuangan pemerintah dan masyarakat daerah kepulauan untuk tetap tegaknya NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 serta Bhineka Tunggal Ika.


Kedua, sepakat mendukung percepatan penetapan rancangan undang-undang tentang daerah kepulauan menjadi undang-undang daerah kepulauan berdasarkan program legislasi nasional. Ketiga, atas dasar kepastian hukum, sebelum penetapkan rancangan undang-undang tentang daerah kepulauan menjadi undang-undang daerah kepulauan, mendesak pemerintah untuk secara konsekuen dan bertanggung jawab melaksanakan seluruh ketentuan pasal 27, pasal 28, pasal 29 dan padal 30 undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah.

Sumber:humasNTB

Facebook Comments

Tinggalkan Balasan