DPMD GELAR RAPAT KOORDINASI PEMBINAAN DAN EVALUASI APBDES

http://kumbang.desa.id Kamis,  26 Desember 2019 bertempat di Rupatama II Kantor Bupati Lombok Timur DPMD menyelenggarakan rapat koordinasi Kepala Desa dengan Camat se Kabupaten Lombok Timur dengan tema acara “Pembinaan dan Evaluasi APBDes” adapun acara ini jg dirangkaiakan dengan acara Evaluasi Program Jaminan Kesehatan Yang bekerkasama dengan dinas sosial dan dinas dukcapil. Dengan harapan dapat mensingkronkan data yang valid.

Dengan rangkaian acara sbb :

  1. Pembukaan
  2. Do’a
  3. Laporan ketua panitia

         Yang disampaikan oleh Bapak Agus ( Sekdis DPMD)

  1. Sambutan oleh Bapak Muhammad Fadli, MM (SEKDA Kab. Lombok Timur)

        Adapun yg disampaikan kaitannya dengan bagaiman Desa dan Dinas Terkait Bersinergi dalam mewujudkan    kesejahteraan masyarakat. Kaitanya dengan regulasi tahun 2020 Perangakat Desa boleh berbangga,  mulai januari 2020 penghasilan Perangkt Desa di setarakan dengan gaji PNS Golongan 2A,  sehingga memungkinkan akan adanya pergeseran persentase alokasi anggaran yang sebelumnya 30&-70%,  selanjutnya akan disesuaiakan oleh DPMD.

  1. Adapun Narasumber
    • Ibu Baiq Miftahul Wasli ( Kadis DPMD )
    • Ibu Martanati (Kabid BKKD DPMD
    • Manajer Pemasaran JKN-KIS
    • Kepala Bidang Dinas Sosial
    • Kepala Seksi Dukcapil
  2. Diskusi dan tanya jawab
    • Pengelolaan keuangan desa merupakan seluruh rangkaian kegiatan yang demulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan hingga pertanggung jawaban,  terhitung mulai 1 januari s/d 31 Desember.
    • Komposisi Belanja Keuangan Desa : 30% digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekdes,  dan Perangkat desa serta tunjangan operasional BPD. 70% digunakan untuk Penyelenggaraan Pemerintah Desa,  Termasuk operasional dan insentif RT.  Pelaksanaan pembangunan desa.  Pembinaan kemasyarakatan desa.  Dan Pemberdayaan masyarakat desa
    • Realisasi DD : 307.330.344.000 (100%), ADD : 130.016.125.000 (99,9%),  Pajak&retribusi : 11.324.567.000 (99,9%)
    • Penghasilan perangkat desa mulai januari 2020 akan merujuk pada Peraturan Menteri DPDT dan Transmigrasi No 11 tahun 2019 Penetapan Perioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020
    • Bagaimana mensingkronkan data JKN-KiS, DTKS (BDT) dengan data Dukcapil
    • Sampai dengan November 2019 terdapat beberapa tahap penonaktifan serta penambahan / pengganti peserta PBI JK, dimana terdapat 161.682 peserta yang nonaktif dan 458.466 peserta tambahan/pengganti.
    • Pendistribusian KIS kepada masyarakat penerima saat ini sudah diselesaikan sampai dengan tahap VII, sementara untuk tahap VIII proses distribusi masih menunggu arahan dari pemerintah pusat.
    • Bagi masyarakat peserta PBI JK yang terdaftar sebagai tambahan / pengganti pada tahap VIII, tetap dapat menggunakan haknya dengan menggunakan identitas kependudukan (NIK) yang sudah terdaftar di data kepesertaan JKN.
  3. Penutup

(Julianto)

Jadi yang Pertama Berkomentar

Tinggalkan Balasan

Your email address will not be published.


*