MUSRENBANGDES RKPDes DESA KUMBANG TAHUN ANGGARAN 2021

http://kumbang.desa.id Alhamdulillah acara Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (MUSREBANGDES) Desa Kumbang Tahun Angaran 2021 berjalan dengan lancar dan aman.Semua berkat adanya sinergitas antara Kepala Desa,Perangkat Desa,BPD,LPMD dan masyarakat yg hadir.Walaupun ada sedikit perbedaan pendapat itulah namanya musyawarah mau tidak mau pasti ada perbedaan pendapat namun semua pendapat intinya satu yaitu demi memajukan Desa Kumbang tercinta. Musrenbangdes kali ini dibuka langsung oleh Kepala Desa Kumbang M. Taufik. dan acara tersebut disiarkan secara langsung dan di halaman Fanpage Facebook Desa Kumbang.

Taufik menyampaikan beberapa hal terkait dengan usulan pada waktu Musdes beberapa bulan yang lalu dimana ada berbagai perencanaan yang sudah matang yang sudah tertuang dalam APBDes Desa Kumbang Tahun Anggaran 2020 terpaksa tidak bisa dilaksanakan dikarenakan Anggaran yang ada dipakai untuk biaya tak terduga yakni penangan http://covid-19  mulai dari bantuan BLT-DD dan pembiayaan lainnya untuk penanganagan Covid tersebut dan lebih lanjut Taufik mengatakan bahwa kegiatan tahun 2020 yang tidak bis dilaksanakan akan menjadi prioritas utama di tahun 2021 dan inipun juga mungkin belum sepenuhnya karena kita sama-sama mengatahui bahwa Corona virus (covid) ini masih menjadi isu terseksi saat ini. Hadir juga dalam kesempatan tersebut Camat Masbagik H.Muhidin dan dalam sambutannya beliau menyampaiakn selamat dan seukses kepada Pemerintah Desa Kumbang dan masyarakat atas terleksananya Musyawarah Rencana Pembangunan Desa tersebut.

Kata musrenbang merupakan singkatan dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan. Kata musyawarah berasal dari Bahasa Arab yang menggambarkan bagaimana warga saling berdiskusi memecahkan masalah konflik dan juga problem di masyarakat. Musrenbang, oleh karena itu, identik dengan diksusi di masyarakat / kelurahan tentang kebutuhan pembangunan daerah.

Musrenbang merupakan agenda tahunan di mana warga saling bertemu mendiskusikan masalah yang mereka hadapi dan memutuskan prioritas pembangunan jangka pendek. Ketika prioritas telah tersusun, kemudian di usulkan kepada pemerintah di level yang lebih tinggi, usulan masyarakat dikategorisasikan berdasarkan usulan dan alokasi anggaran.

Proses penganggaran partisipatif ini menyediakan ruang bagi masyarakat untuk menyuarakan kebutuhan mereka pada pihak pemerintah. Proses Musrenbang juga terjadi di level kecamatan dan kabipaten demikian pula di provinsi dan nasional. Musrenbang merupakan pendekatan bottom-up di mana suara warga bisa secara aktif mempengaruhi rencana anggaran desa dan bagaimana proyek-proyek pembangunan disusun.

Pada mulanya, Musrenbang diperkenalkan sebagai upaya mengganti sistem sentralistik dan top-down. Masyarakat di tingkat lokal dan pemerintah punya tanggung jawab yang sama berat dalam membangun wilayahnya. Masyarakat seharusnya berpartisipasi karena ini merupakan kesempatan untuk secara bersama menentukan masa depan wilayah atau Desa. Masyarakat juga harus memastikan pembangunan yang dilakukan pemerintah sesuai dengan kebutuhan.

(Hamdi)

Jadi yang Pertama Berkomentar

Tinggalkan Balasan